Bantuan Aspirasi Jamaluddin Idham Disurvei, KKP Turun Langsung ke Lapangan

Pemerintah pusat mulai memverifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) program Bantuan Aspirasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Langkah ini menjadi penentu sebelum bantuan dari Anggota DPR RI, Jamaluddin Idham, direalisasikan.

Tim survei dari KKP ketika menilai kesiapan kelompok nelayan hingga kelayakan infrastruktur pendukung di pelabuhan Ujung Serangga Susoh, Minggu (3/5/2026).

SUSOH - Tim survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turun langsung ke sejumlah titik, menilai kesiapan kelompok nelayan hingga kelayakan infrastruktur pendukung. Verifikasi dilakukan tidak hanya berbasis administrasi, tetapi juga kondisi faktual di lapangan.

Pendekatan ini terlihat dari dialog intensif antara tim dengan nelayan dan kelompok perikanan. Mereka menggali persoalan riil, mulai dari keterbatasan alat tangkap hingga minimnya fasilitas penyimpanan hasil laut.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Abdya, Luthfi Manfalutsi AP, menegaskan program Bantuan Aspirasi harus tepat sasaran. Ia menyebut sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi pesisir Abdya.

“Program ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin bantuan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan dan meningkatkan taraf hidup nelayan,” ujar Luthfi kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).

Ia menambahkan, komitmen tersebut juga sejalan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Abdya, Irmansyah Marzuki, yang aktif membangun sinergi dengan DPR RI dan kementerian teknis.

Ketua Tim Pemenangan Jamaluddin Idham, Thamrin, menilai keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bantuan tepat guna.

“Kalau hanya mengandalkan pusat, program tidak akan maksimal. Harus ada keterlibatan daerah dan penerima manfaat,” kata Thamrin.

Dukungan teknis juga datang dari Pemerintah Kabupaten Abdya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Abdya, Hamdani, memastikan pihaknya telah menyiapkan data awal penerima bantuan.

“Kami sudah lakukan seleksi berbasis kebutuhan dan kesiapan. Data yang kami sampaikan sesuai kondisi lapangan,” ujarnya.

Selain memverifikasi kelompok nelayan, tim KKP juga meninjau lokasi yang diusulkan, termasuk tempat pendaratan ikan dan fasilitas pendukung lainnya. Penilaian ini menjadi dasar kelayakan program.

Sejumlah nelayan menyambut positif survei tersebut. Mereka berharap bantuan segera direalisasikan untuk mengatasi persoalan klasik di sektor perikanan, seperti alat tangkap terbatas dan fluktuasi hasil.

Program Bantuan Aspirasi ini dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jika tepat sasaran, bantuan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, hingga membuka lapangan kerja baru.

Luthfi menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hingga tahap realisasi. “Kami ingin tidak ada hambatan. Masyarakat harus segera merasakan manfaatnya,” katanya.