Pemerintah Abdya Luncurkan Program “Satu SKPK Satu Inovasi” untuk Dorong Efisiensi Birokrasi

Pemerintah Aceh Barat Daya (Abdya) mencanangkan Program “Satu SKPK Satu Inovasi” guna mendorong setiap satuan kerja perangkat kabupaten menghasilkan satu inovasi unggulan untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Suasana Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah di aula Tgk Dikila Kantor Bapperida Abdya, Jumat (8/5/2026). Pemerintah setempat mencanangkan program "Satu SKPK Satu Inovasi" guna mendorong efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Foto: Ist

BLANG PIDIE - Program yang berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Abdya ini merupakan bagian dari komitmen daerah mendukung visi pembangunan “Arah Baru ABDYA Maju”. Visi tersebut menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan masyarakat secara menyeluruh.

Kepala Bapperida Abdya, Sufrinaldi, menjelaskan bahwa latar belakang program ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam menata birokrasi, terutama peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal itu disampaikannya saat memberikan Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah di aula Tgk Dikila Kantor Bapperida Abdya, Jumat (8/5/2026).

Menurut Sufrinaldi, program ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah.

“Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapperida Abdya melaksanakan sosialisasi pemahaman kepada para SKPK terhadap pentingnya penerapan inovasi dalam pelayanan pada masing-masing SKPK,” ujarnya.

Ia merinci tiga bentuk inovasi yang menjadi pijakan penerapan di setiap SKPK, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, serta inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dampak yang diharapkan dari program ini adalah percepatan pelayanan, penghematan anggaran, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap birokrasi lokal.

Selain itu, Bapperida Abdya akan melakukan pendampingan teknis dan monitoring rutin terhadap seluruh SKPK hingga akhir tahun anggaran.

Sufrinaldi menambahkan bahwa sosialisasi ini juga bertujuan mengikuti skema pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026.

“Kami menekankan bahwa pemahaman inovasi itu bukan hanya berbentuk digital, tapi juga dapat dalam bentuk non digital. Inovasi itu adalah cara, alat, atau media yang digunakan unit kerja untuk mencapai suatu tujuan,” pungkasnya.