Penyaluran DD dan ADG Abdya 2026 Masih Menunggu Evaluasi Penjabaran APBK

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mempercepat penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2026 dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Rapat koordinasi percepatan penyaluran DD dan ADG 2026 di Kantor BPKD Abdya, Blangpidie, Senin (4/5/2026).

BLANGPIDIE - Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Abdya, Senin (4/5/2026). Rapat dihadiri ketua forum keuchik, para camat, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Amrizal, unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4), serta BPKD.

Kepala BPKD Abdya, Mussawir, mengatakan percepatan penyaluran DD dan ADG masih bergantung pada proses penjabaran APBK perubahan, khususnya pergeseran anggaran yang kini dalam tahap evaluasi Pemerintah Aceh.

“Proses penjabaran APBK, termasuk pergeseran anggaran, harus melalui evaluasi dan persetujuan Pemerintah Aceh. Ini yang sedang kami kejar,” kata Mussawir.

Ia menegaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi intensif untuk mempercepat penetapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBK. Saat ini, dokumen tersebut masih dalam evaluasi Gubernur Aceh.

“Kami terus berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Aceh agar fasilitasi Perbup Penjabaran APBK Pergeseran Tahun Anggaran 2026 dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Menurut Mussawir, percepatan penyaluran DD dan ADG menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong.

Pemerintah Kabupaten Abdya berharap, dengan koordinasi yang lebih terarah, penyaluran DD dan ADG 2026 dapat segera terealisasi.

Namun, ia mengingatkan kesiapan pemerintah gampong juga menentukan kelancaran pencairan. Aparatur gampong diminta segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi.

“Jika administrasi belum lengkap, proses pencairan pasti terhambat. Karena itu, kami minta gampong segera menuntaskan dokumen yang dibutuhkan,” katanya.